Kabarpenanusantara.web.id
_Tak di sangka dan sangat di sayangkan sekali, apa yang telah dilakukan oleh oknum salah satu Partai Besar yang pernah menjadi penguasa di Republik Indonesia ini. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mana salah satu oknum petinggi partai tersebut, tega melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang puluhan Kepala Sekolah dari berbagai wilayah di Provinsi Papua. Rabu, 04/12/2024.
Semua Kepala Sekolah tersebut diundang oleh oknum yang bernama Yustinus Fanulene dan Hasdan Nover Zandi, untuk datang ke Jakarta dengan di iming iming i pencairan dana bantuan untuk sekolah-sekolah yang ada di Papua, dengan catatan harus setor terlebih dahulu uang administrasi atau pendaftaran, mulai dari angka sebesar Rp 20.000.000,- sampai lebih dari Rp 50.000.000,- rupiah.
Namun, setibanya para Kepala Sekolah tersebut di Jakarta, mereka semua ternyata hanya di berikan janji-janji palsu yang tak jelas bahkan parahnya lagi, mereka selama di Jakarta menjadi terlantar bagaikan pengemis pendatang baru, padahal mereka adalah Pahlawan tanpa tanda jasa, mereka semua orang-orang yang terpandang dan panutan di wilayah mereka, tetapi di kecilkan dan di rendahkan oleh oknum yang mengaku pernah nyalon menjadi anggota DPR RI dari PDIP ini sungguh kasihan dan Miris!!!!
Untuk lebih meyakinkan para korban oknum tersebut mengaku-ngaku sebagai ponakan ibu Puan Maharani, anak dari Ketua Umum Partai PDI-P. Megawati Soekarnoputri yang sekaligus adalah ketua DPR RI dengan sengaja menunjukkan foto dirinya bersama ibu Puan Maharani. Sungguh miris dan keji sekali apa yang sudah dilakukan oleh oknum yang mengaku petinggi partai PDI-P tersebut dan lebih hina jika semua itu tidak benar adanya.
Awak media pun berkomunikasi dengan salah satu pendamping kepsek yang mengetahui secara detail perkara tersebut, yakni ibu Rita Monyca Siregar via phone dan WhatsApp, ia pun menyampaikan kronologisnya secara detail dari awal sampai akhir.
"Saya ketemu Pak Sandi (Hasdan Nover
Zandi) karena di kenalkan oleh Pak Tito (Yust-
inus Fanulene), dan saya kenal sama Pak
Tito itu di kenalkan oleh pengacara yang bantu
saya mengurus kasus jama’ah haji yang di tipu
pada saat itu. Lalu PakTito bertanya sama
saya, ibu sekarang kegiatannya apa, kemudian
saya bilang kalau saya lagi kawal profosal usulan sekolah dari Kabupaten Deyai yang di minta bantu dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deiyai yang kebetulan sudah pensiun tahun ini”ujarnya
"Pada saat itu saya Monyca (Rita Monyca
Siregar)lagi kawal profosal melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, selain sekolah ada gereja yang minta bantu juga ke saya, mendengar perkataan seperti itu, akhirnya Pak Tito menawarkan diri untuk membantu saya mengawal usulan profosal tersebut dan Pak Tito juga menyampaikan ke saya kalau beliau dekat dengan Pejabat-Pejabat kaya di Kementerian PUPR, Kementerian Agama dan
Kementreian Pendidikan, tanpa pikir panjang
lagi akhirnya saya kasih berkas yang ada, langsung saya serahkan ke Pak Tito untuk di
bantu", jelas Rita Monyca Siregar.
"Setelah 3 hari pegang berkas kemudian Pak Tito telpon saya, mengabarkan bahwa semua kepsek di suruh turun ke jakarta karna Dana sudah mau cair, dengan membawa uang sebesar 50 juta perkepala sekolah, dan Pak Tito berjanji akan membawa para Kepsek ketemu Pejabat di Kantor Kementerian tersebut, tapi saat itu saya
bilang ke Pak Tito, sampaikan langsung mengenai hal yang Pak Tito sampaikan kalau Dana sudah mau turun, dan para Kepsek harus ke Jakarta, akhirnya Pak Tito sampaikan sendiri pada para Kepsek Deyai melalui telpon grup, dan para Kepsek berangkat ke jakarta dengan diwakilkan dua orang kepala sekolah yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Anton Badi dari SMA Katolik dan Ibu Herlin dari SMP YPPK, dan setibanya di jakarta Bapak Anton di mintakan uang yang 50 juta perkepala sekolah, dan uang tersebut diserahkan sebesar 450 juta kepada Pak Tito, dan itupun merupakan uang titipan dari para Kepsek yang ada di Deyai", terang Monyca.
"Dalam bentuk uang cash dilampirkan dengan
Bukti Foto, dan Pak Tito minta pada para kepsek, uang harus masuk lebih dahulu baru nanti ketemu dengan Pak Direktur di Kementerian begitu bilangnya, dan PakTito juga menyuruh mencari CV atau PT untuk bekup pekerjaan ini, akhirnya saat itu kita semua sibuk dan saya menghubungi Bapak Yulias Kambuh dari Sorong Papua Barat Daya untuk mencari CV atau PT. Karena bahasa Pak Tito yang bikin kita yakin dan percaya, sampai-sampai Pak Tito menyuruh Pak
Kambuh untuk mencari sekolah-sekolah di
papua dan menunjukan Surat Perintah Kerja
(SPK)", kata bu Monyca.
"Sehingga Pak Kambuh membawa beberapa sekolah ke Pak Tito dengan biaya pendaftaran disetor langsung sama Pak Tito ke rekeningnya, dan menyuruh Pak Kambuh untuk membawa para Kepsek ke jakarta untuk pencairaan. Setelah semua para kepsek yang di undang untuk hadir ke Jakarta, dan pada saat itu, Pak Tito mengundang Pak Sandi di
rumah makan di Cibubur, dan Pak Tito mengenalkan pada kami bahwa Pak Sandilah Pejabatnya, yang akan membantu Pak Tito untuk mengurus kegiatan ini dan Pak Tito juga bilang kalau Pak Sandi ini adalah keponakan Ibu Puan Maharani dengan menunjukkan foto pak Sandi bersama ibu Puan Maharani", beber bu Monyca.
Lebih lanjut ia pun menyampaikan "Seiring dengan berjalannya waktu, kami pun
memepertanyakan pencairan yang di janjikan,
yang ada hanya janji-janji dan waktu selalu diundur dengan berbagai macam alasan masih diproses sampai Tiga Kepala Sekolah menyusul, yang dua Kepsek yang sudah dijakarta karena diberitakan mau Pencairan, Dana itupun tidak cair-cair juga, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada info bahwa Pak Sandi dan Pak Tito ada keributan, karena Pak Sandi bilang beliau di mintakan Dana sama timnya Pak Sandi di dalam dan saya pun tidak tau tim Pak Sandi di dalam siapa saja, dan saya
tidak tau mereka ribut benaran apa tidak apa
hanya sandiwara saja, dan Pak Tito blokir
nomor hp saya, sehingga saya tidak bisa WA atau komunikasi dengan beliau lagi", Tutupnya.
Dan masih panjang lagi kronologi yang disampaikan kepada kami tim awak media.
Sampai berita ini tayang pun belum ada pihak-pihak terkait khususnya dari partai PDI-P yang memeberikan stetmen. Kami awak media menunggu klarifikasi dari pihak partai PDI-P terkait hal tersebut. Apa atau tidaknya, dan Semoga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, bisa membantu dan mengambil sikap karena SPK nya mencatut nama Kementerian Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Redaksi)
Posting Komentar